Malang — DMTVmalang.com Program strategis nasional _Inventarisasi dan Legalitas Aset serta Pendaftaran Pertanahan_ (ILASPP) yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN dengan dukungan Bank Dunia, kini menjadi sorotan tajam di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Jumat (17/10/2025) 
Alih-alih menjadi solusi tata kelola pertanahan yang inklusif dan transparan, pelaksanaannya justru diduga menjadi ladang pungutan liar oleh oknum perangkat desa dan pengurus BUMDes.
Sejumlah warga mengaku dipaksa membeli patok tanah seharga Rp30.000 per buah, dengan kebutuhan empat patok per bidang tanah—total mencapai Rp120.000. Ironisnya, pungutan tambahan dari RT/RW membuat biaya keseluruhan bisa mencapai Rp150.000 per bidang. Padahal, menurut informasi resmi dari BPN, patok dapat dibuat secara mandiri dan tidak dikenakan biaya.
_“Kalau tidak beli patok dari perangkat desa, tanah kami tidak akan dipatok. Padahal katanya dari BPN itu gratis,”_ ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga juga mempertanyakan transparansi dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat kepada perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan program ILASPP. Mereka menilai pungutan tambahan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan justru menambah beban masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
_“Perangkat desa sudah terima dana dari pemerintah, kenapa masih minta dari warga? RT/RW juga ikut minta uang. Ini bukan pelayanan, ini pemerasan,”_ keluh warga lainnya.
Situasi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian warga mengaku membayar, sementara lainnya tidak. Ketimpangan ini memicu pertanyaan: jika program dari BPN bersifat gratis, mengapa ada pungutan?
Warga mendesak Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan pungli ini. Mereka menuntut agar pelaksanaan program ILASPP di Desa Sitiarjo dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan pedoman resmi yang telah ditetapkan.
Jika tidak ada tindakan tegas, warga khawatir praktik serupa akan terus berulang dan mencederai semangat reformasi agraria yang menjadi tujuan utama program ILASPP.
(Team)