Malang – DMTVmalang.com Anak Kades Dugaan praktik nepotisme dalam pengangkatan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencuat di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Sejumlah warga memprotes proses pengangkatan yang dinilai tidak transparan dan diduga mengabaikan mekanisme yang semestinya. Rabu (29/7/2026).
Sorotan publik mengarah pada sosok Ketua BUMDes yang baru karena diduga merupakan anak kandung Kepala Desa Wonoagung. Kondisi tersebut memicu penolakan dari sejumlah warga yang menilai proses pengangkatan sarat kepentingan dan tidak melalui seleksi yang terbuka.
Tokoh masyarakat Dusun Wonokitri, Bahron Efendi atau yang akrab disapa Mujai, mengaku kecewa dengan mekanisme yang dilakukan. Menurutnya, proses pengangkatan diduga telah diskenario sejak awal sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.
“Secara aturan kan tidak diperbolehkan. Kalaupun ada mekanisme pemilihan, harus transparan, jangan asal tunjuk. Ini terkesan tiba-tiba Ketua BPD diberi lembaran lalu diminta membacakan bahwa Ketua BUMDes adalah anak petinggi,” ujar Bahron saat dihubungi, Selasa (28/7/2026).
Bahron juga menduga terdapat tekanan terhadap unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun perangkat desa agar menerima keputusan tersebut. Dugaan itu, menurutnya, terlihat dari proses rapat yang berlangsung tanpa adanya tahapan penjaringan calon secara terbuka.
Ia menjelaskan, dalam forum yang hanya dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, RT, RW, dan BPD, peserta rapat hanya ditanya secara singkat apakah ada yang bersedia menjadi Ketua BUMDes.
“Tidak mungkin ada yang langsung mengajukan diri dalam situasi seperti itu. Apalagi pesertanya terbatas. Pertanyaan itu terkesan hanya formalitas untuk memenuhi prosedur,” tegasnya.
Warga menilai mekanisme tersebut tidak mencerminkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Mereka berharap jabatan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan usaha desa diisi melalui proses seleksi yang terbuka dan profesional.
Atas persoalan tersebut, warga mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengangkatan Ketua BUMDes.
Mereka juga meminta agar keputusan tersebut ditinjau ulang dan, apabila ditemukan pelanggaran prosedur, dilakukan proses pemilihan kembali secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Wonoagung Rujianto, Camat Tirtoyudo Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP., serta Ketua BPD Desa Wonoagung Suwarno belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp telah dilakukan, namun belum memperoleh jawaban meski pesan telah terkirim.
(Dwi/Tim)
Bersambung…