Berita  

Pelantikan YLBH LP KPK Pusat, Musprov YLBH LP KPK Jawa Timur, Pelantikan Koncab Pacitan & Blitar, serta Pemilihan Direktur Baru YLBH LP KPK Jatim

 

Malang, 25 Oktober 2025 —DMTVmalang.com  Dalam semangat penegakan hukum dan penguatan kelembagaan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (YLBH LP KPK) Jawa Timur menggelar serangkaian acara penting yang meliputi:

– Pelantikan pengurus YLBH LP KPK Pusat
– Musyawarah Provinsi (Musprov) YLBH LP KPK Jawa Timur
– Pelantikan Koordinator Cabang (Koncab) LP KPK Pacitan dan Blitar
– Pemilihan Direktur Baru YLBH LP KPK Jawa Timur

Acara ini berlangsung di Grand Palace Hotel, Jl. Ade Irma Suryani No.23, Kota Malang, dan dihadiri oleh berbagai unsur instansi pemerintahan dan penegak hukum, termasuk perwakilan dari Polresta Malang, Polres Malang, Pemerintah Kota dan Kabupaten Malang, DPRD, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kepanjen, Dandim 0833 Kota Malang, Dandim 0818 Malang-Batu, serta tokoh-tokoh penting dari internal LP KPK.

Dan Petinggi YLBH LP KPK yang hadir
– Ketua Pembina LP KPK: H. Moch. Geng Wahyudi, S.H., M.Hum
– Ketua Sekjend: Njekto Hadisasongko, S.H
– Direktur YLBH LP KPK: Heri Susanto, S.E., S.H., M.M
– Sekretaris: Dr. C. Zaibi Susanto, S.H., M.H
– Ketua Panitia: H. Sodik Kunil F
– Seluruh anggota LP KPK se-Jawa Timu

H. Sodik Kunil F, selaku Ketua Panitia, menyampaikan bahwa acara ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan memperluas jangkauan advokasi hukum di Jawa Timur. “Kami berharap pelantikan ini menjadi titik awal konsolidasi yang lebih solid dalam menjalankan misi keadilan,” ujarnya.

Direktur Heri Susanto SE,SH,MM menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dan pembaruan visi organisasi. “Pemilihan direktur baru bukan hanya soal pergantian jabatan, tetapi juga tentang arah baru yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pembina H. Moch Geng Wahyudi SH,M.Hum berharap agar seluruh jajaran LP KPK tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Kita harus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat dan mengawasi kebijakan pemerintah secara objektif dan berkeadilan,” tegasnya.

(Dwi)