Malang – — DMTVmalang.com penggalangan dana di SMP Negeri 2 Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah wali murid mengeluhkan adanya penarikan dana sebesar Rp600 ribu per tahun yang dilakukan melalui komite sekolah. Meski kuitansi mencantumkan istilah “sumbangan sukarela”, besaran nominal dan sifat kewajibannya memunculkan dugaan pelanggaran terhadap regulasi pendidikan.
Menurut keterangan beberapa orang tua siswa, pembayaran tersebut sejatinya tidak bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
“Kami diminta membayar Rp600 ribu per tahun. Katanya untuk kebutuhan sekolah, tapi sifatnya wajib,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Padahal, Pasal 12 dalam regulasi tersebut secara tegas melarang komite sekolah menentukan besaran sumbangan atau memaksa orang tua/wali siswa untuk membayar. Setiap dana yang dihimpun seharusnya bersifat sukarela, tidak mengikat, dan dilakukan secara transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun komite belum memberikan keterangan resmi. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak terkait.
Desakan Investigasi
Sejumlah pemerhati pendidikan dan masyarakat sipil mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan praktik pungutan tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah mekanisme pengumpulan dana di sekolah itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus menjamin prinsip pendidikan gratis di sekolah negeri tetap terjaga.
Dinas Pendidikan juga diharapkan mendorong seluruh sekolah dan komite di wilayahnya agar menerapkan sistem penggalangan dana yang transparan, sukarela, dan tidak memaksa, demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh peserta didik.
(Tim Investigasi
Apakah kamu mau saya bantu juga buatkan judu