Malang – DMTVmalang.com Warga RT 26/04 Dusun Krajan, Desa Sumberbening, melayangkan protes keras terhadap pemerintah desa terkait transparansi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025. Sejumlah program yang telah dianggarkan dinilai belum terealisasi, sementara informasi publik justru berubah tanpa penjelasan yang memadai.
Sorotan utama warga tertuju pada proyek pembangunan rabat beton di wilayah RT 26 yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pengerjaan, meski telah tercantum dalam APBDes 2025.
Kejanggalan lain muncul dari pergantian spanduk APBDes di depan Balai Desa. Spanduk APBDes 2025 dilaporkan telah diturunkan dan diganti dengan spanduk APBDes 2026, sementara realisasi anggaran tahun sebelumnya belum jelas.
“Ini yang membuat kami bertanya-tanya.zuz8 APBDes 2025 belum jelas realisasinya, tapi sudah diganti dengan yang 2026. Yang lama bahkan sudah tidak ada,” ungkap salah satu warga.
Selain itu, warga juga menyoroti proyek rabat beton cor yang tercantum dalam spanduk desa dengan nilai anggaran sebesar Rp99.230.000,00. Meski disebut telah terpasang, proyek tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami hanya ingin kejelasan. Anggaran sudah ada, bahkan disebut sudah berjalan, tapi hasilnya belum bisa dirasakan warga,” tegas perwakilan masyarakat.
Warga mengaku telah berulang kali meminta penjelasan kepada pemerintah desa. Namun hingga kini, mereka belum mendapatkan jawaban yang transparan terkait keterlambatan maupun kendala pelaksanaan proyek.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Sumberbening, Kuslan, membenarkan adanya perubahan alokasi anggaran. Ia menyatakan bahwa anggaran tersebut dialihkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kebutuhan Kesehatan.
Menurutnya, jika terdapat sisa anggaran, barulah akan dialokasikan kembali untuk pembangunan jalan.
“Sudah kami musyawarahkan dalam musdes,” ujar Kuslan.
Namun demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan warga. Pergantian spanduk APBDes tanpa penjelasan terbuka dinilai memperkuat kesan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
Warga menilai, sebagai dokumen publik, APBDes seharusnya disampaikan secara terbuka dan konsisten, bukan justru diganti sebelum realisasi anggaran sebelumnya dipertanggungjawabkan.
Melalui pernyataan ini, warga mendesak pemerintah desa untuk segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai penggunaan anggaran, sekaligus memastikan percepatan pembangunan yang telah direncanakan.
Tuntutan Warga:
Transparansi penggunaan dana APBDes secara terbuka
Penjelasan resmi terkait keterlambatan proyek rabat beton
Kejelasan fungsi dan manfaat proyek yang telah dianggarkan
Percepatan pembangunan infrastruktur desa
Pengawasan ketat agar anggaran tepat sasaran
Warga menegaskan bahwa protes ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan desa, sekaligus dorongan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
(Tim)