Malang – DMTVmalang.com Pemerintah Desa (Pemdes) Bantur menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balai Pendopo Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, pada Rabu (26/11/2025).
Musdes ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, antara lain Camat Bantur yang diwakili oleh Edy Purnomo, S.M. (Plt. Kepala Seksi Pemerintahan), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa Nanang Kosim, Pendamping Desa Sukron Fauzi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, ketua RT/RW, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta anggota Kelompok Diskusi Masyarakat Pembangunan (KDMP) Desa Bantur.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Bantur, Nanang Kosim, menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa. Ia menekankan bahwa perubahan APBDes harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Desa Bantur.
Pendamping Desa, Sukron Fauzi, turut menegaskan bahwa Musdes merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan bahwa program-program desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, Edy Purnomo, S.M., menyampaikan bahwa dalam Musdes Perubahan APBDes (PAK) Tahun Anggaran 2025, salah satu fokus utama adalah penyertaan modal untuk BUMDes dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa sesuai regulasi pemerintah, minimal 20% dari pagu Dana Desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan, yang akan ditransfer langsung ke rekening BUMDes dan dikelola bersama Pemerintah Desa serta stakeholder terkait agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, Musdes juga membahas dukungan terhadap pengembalian pinjaman dana untuk Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan Bantur. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Desa Bantur.
Para peserta Musdes menyampaikan harapan agar hasil musyawarah ini dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Masyarakat juga berharap agar program-program desa ke depan semakin berpihak pada kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal.
(Dwi)