Malang — DMTVmalang.com Ratusan siswa SMK Turen menyuarakan kecaman keras terhadap aksi premanisme yang mencoreng dunia pendidikan dan viral di media sosial beberapa hari terakhir. Jumat (9/1/2026)
Dalam aksi damai yang digelar di lingkungan sekolah, para siswa menuntut penyelesaian segera atas konflik internal yayasan yang telah mengganggu proses belajar mengajar.
“Kami ingin belajar dengan tenang. Kami tidak butuh preman di sekolah kami,” seru salah satu perwakilan siswa dalam orasinya. Para siswa menegaskan bahwa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan telah terganggu akibat konflik berkepanjangan dan intimidasi yang terjadi di lingkungan sekolah.
Bahkan pihak dewan guru sudah menyatakan bahwa sekolah telah mengirim surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berisi permohonan perlindungan serta pengambilalihan pengelolaan lembaga SMK/STM Turen. Langkah ini diambil demi menciptakan kembali suasana belajar yang aman dan kondusif, bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Semua siswa sepakat bahwa keberadaan oknum yayasan yang bersengketa telah menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan. Mereka mendesak agar pihak-pihak tersebut segera dikeluarkan dari lingkungan sekolah.
Aksi ini disebut sebagai gerakan murni dari siswa dan guru, tanpa campur tangan pihak luar. Mereka menolak segala bentuk kekerasan dan premanisme yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT).
“Kami tidak akan diam. Jika aparat dan pihak terkait tidak segera bertindak, kami akan bergerak lebih besar. Jangan salahkan kami jika nanti aksi kami menjadi lebih keras. Ini demi masa depan kami,” tegas salah satu siswa dalam pernyataan sikapnya.
Sebagaimana diketahui, konflik internal yayasan SMK Turen memuncak setelah beredar video viral yang memperlihatkan aksi kekerasan berupa penabrakan gerbang sekolah dengan truk. Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, birokrat, dan anggota legislatif.
Para siswa berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan hak mereka atas pendidikan yang aman dan bermartabat.