DMTVmalang.com– Pemerintah Kabupaten Malang mencatat capaian gemilang: realisasi pajak daerah tahun ini menembus lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut menjadi sinyal positif atas kinerja fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Namun, pencapaian ini bukan sekadar deretan angka. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah peningkatan penerimaan daerah benar-benar sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan?
Pajak daerah sejatinya bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, keberhasilan fiskal baru terasa nyata bila manfaatnya kembali dirasakan warga. Faktanya, di sejumlah wilayah masih ditemukan persoalan klasik: keterbatasan infrastruktur dasar, ketimpangan layanan antar kecamatan, hingga minimnya ruang partisipasi masyarakat—terutama generasi muda—dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.
Selain itu, capaian pajak yang melampaui target juga perlu ditinjau secara kritis. Apakah target yang ditetapkan sudah mencerminkan potensi riil daerah, atau masih ada ruang perbaikan dalam perencanaan fiskal? Evaluasi semacam ini penting agar keberhasilan tidak berhenti pada pencapaian administratif, melainkan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Informasi mengenai alokasi dan realisasi belanja daerah harus disajikan secara terbuka dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat menilai dampak capaian fiskal secara objektif.
“Keberhasilan fiskal sejati tidak hanya diukur dari tercapainya target pendapatan, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan pendapatan tersebut menjadi pelayanan publik yang adil, merata, dan berkelanjutan,” ujar Kepala Biro Hubungan Sosial dan Masyarakat Inisiatif Pemuda (INTIP) Malang, Muhammad Nur Rofiq.
INTIP menegaskan, pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik. Mereka mendorong agar capaian pajak daerah diiringi dengan penguatan dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta pelibatan publik yang lebih luas dalam evaluasi pembangunan.
Pada akhirnya, makna capaian fiskal bukan sekadar angka yang melampaui target, melainkan sejauh mana pendapatan daerah mampu diterjemahkan menjadi layanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga