DMTVmalang.com – Tahun 2025 menjadi penanda semakin nyatanya krisis lingkungan dan sosial di Indonesia. Rentetan bencana ekologis, konflik tata ruang, hingga tantangan ketahanan pangan masyarakat muncul di berbagai wilayah, menandai perlunya koreksi serius terhadap kebijakan dan keberpihakan arah pembangunan nasional.
Sahabat Alam Indonesia (SALAM) dalam catatan akhir tahun menilai, sepanjang 2025 Indonesia menghadapi kombinasi persoalan lingkungan yang saling terkait. Contoh nyata Bencana Hidrometeorologi seperti Banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, sementara banjir perkotaan berulang terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali akibat buruknya pengelolaan sampah dan sanitasi.
Di sisi lain, ekspansi industri ekstraktif turut memicu keresahan sosial. Aktivitas survei seismik di pesisir selatan Jawa, Kepulauan Kangean, Kepulauan Seribu, Teluk Tomini, Selat Makassar, hingga perairan Banggai dan Gorontalo serta pertambangan di pulau-pulau kecil seperti di Maluku dan Raja Ampat dilaporkan berdampak pada ruang hidup nelayan serta ancaman penurunan hasil tangkap dan gangguan terhadap ekosistem laut.
Konflik serupa juga muncul dari proyek energi geothermal di Arjuna-Welirang-Songgoriti, Gn.Lawu, Flores-NTT, energi baru terbarukan yang minim konflik sosial seperti Pembangkit listrik tenaga surya, Pembangkit tenaga air dan pembangkit tenaga Angin belum menjadi pilihan utama pengganti energi fosil sebagai transisi energi nasional.
Di sektor kehutanan juga menjadi sorotan saat ini karena bencana ekologis dan sosial akibat pembukaan hutan dan pengambilan kayu secara masif menjadi bagian alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pariwisata di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi termasuk juga ekspansi sawit di Papua.
Menurut SALAM, situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan sosial.
“Berbagai peristiwa ini bukan kejadian yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan antara krisis iklim, Tata kelola sumber daya alam, Tata ruang serta lemahnya kebijakan dan keberpihakan pembangunan pemerintah terhadap perlindungan masyarakat dan lingkungan,” tegas Founder SALAM, Andik Syaifudin, kepada Baca Malang, Rabu (31/12/2025).
Dampak Perubahan Iklim Kian Terasa di Akar Rumput
Sepanjang 2025, dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat pesisir, pegunungan, dan pulau-pulau kecil. Banjir rob, cuaca ekstrem, angin siklon, kekeringan berkepanjangan, menurunnya debit mata air, hingga pemutihan terumbu karang menjadi fenomena nyata yang meluas di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Gagal panen, penurunan hasil tangkap ikan, serta meningkatnya konflik satwa dan manusia menjadi tantangan nyata yang dihadapi masyarakat lokal.
Di tengah tekanan tersebut, Sahabat Alam Indonesia mencatat munculnya praktik-praktik ketahanan berbasis masyarakat. Diversifikasi pangan lokal seperti sorgum, sagu, jagung, dan umbi-umbian serta sayur-sayur organik mulai dikembangkan sebagai alternatif menghadapi ketergantungan pangan.
Di sektor perikanan, budidaya ikan air tawar hingga pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, serta hilirisasi produk perikanan menjadi strategi bertahan sekaligus sumber penghidupan ramah lingkungan.
Di sektor pariwisata, naiknya kunjungan wisata minat khusus seperti ekowisata, wisata desa, wisata budaya mampu meningkatkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat serta menjaga nilai-nilai pendidikan dan budaya yang berbasis lingkungan dan masyarakat.
Sinergi Hexahelix Faktor Kunci Solusi
Sahabat Alam Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau pendekatan hexahelix melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk berbagi peran serta saling kontrol dalam mengurai akar persoalan lingkungan dan sosial.
“Pengalaman sepanjang 2025 menunjukkan bahwa konservasi dan pembangunan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri. Ketika masyarakat dilibatkan secara partisipatif, kebijakan dan implementasi di lapangan akan jauh lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Andik Syaifudin.
Organisasi ini juga menyoroti peran strategis perempuan dan pemuda dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang beririsan dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Penguatan kelembagaan desa, koperasi komunitas, pemanfaatan jasa lingkungan, ekowisata berbasis masyarakat, urban farming, pengelolaan hasil hutan bukan kayu serta hilirisasi produk pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan dinilai menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan desa.
Agenda 2026: Dari Advokasi, Literasi Publik dan Aksi kolektif Masyarakat
Memasuki 2026, Sahabat Alam Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat pendampingan komunitas berbasis ekologi dan kearifan lokal, khususnya di wilayah rentan bencana.
Fokus utama diarahkan pada integrasi konservasi alam, adaptasi perubahan iklim, dan ketahanan pangan sebagai satu kesatuan model pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, penguatan advokasi kebijakan dan edukasi publik akan terus dilakukan dengan mengangkat praktik-praktik baik dari komunitas lokal sebagai bagian dari mitigasi bencana dan literasi lingkungan serta mampu menggerakkan kesadaran masyarakat lewat aksi kolektif berdasarkan problem base solution.
Melalui refleksi akhir tahun ini, Sahabat Alam Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan krisis 2025 sebagai momentum perbaikan arah pembangunan.
Kolaborasi dan gotong royong dinilai menjadi faktor kunci menuju Indonesia yang lebih lestari, adil, berdaya tahan dan adaptif di tengah krisis iklim global.
Pewarta : Hadi Triswanto
Editor : Rahmat Mashudi Prayoga