DMTVmalang.com Pelaksanaan Sidang Isbat awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur Jakarta menuai kritik dari berbagai pihak. Seperti diberitakan media, sorotan datang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan netizen media sosial yang mempertanyakan efisiensi anggaran dan urgensi penyelenggaraannya di lokasi mewah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, bahkan mengusulkan peniadaan sidang isbat dengan alasan metode hisab sudah cukup akurat dan demi penghematan anggaran negara. Pihak Kementerian Agama melalui Menteri Nasaruddin Umar membantah angka Rp9 miliar yang beredar, dan menjelaskan pemilihan hotel sebagai solusi atas kendala teknis. Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyebut anggaran sidang isbat hanya berkisar Rp140–160 juta.
Sorotan tajam juga datang dari Ruwiyanto, pengasuh Majelis Taklim Semain Kota Malang. “Sidang isbat ini menjadi tradisi administratif yang menghamburkan uang negara,” tegasnya. Menurutnya, forum tersebut telah kehilangan urgensi ilmiah karena perkembangan ilmu astronomi modern telah memungkinkan penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah secara presisi jauh hari sebelumnya. “Gerhana bulan 50 tahun mendatang saja bisa dihitung hari ini secara akurat. Maka penentuan 1 Ramadan tidak relevan jika diputuskan setiap tahun,” ujar kandidat doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Islam Malang itu.
Ia menilai, pemerintah seharusnya mengesahkan kalender hijriah nasional jangka panjang berbasis data astronomi, tanpa perlu sidang tahunan yang menyedot anggaran. Meski demikian, sidang isbat juga memiliki dimensi sosial. Forum ini dihadiri perwakilan ormas Islam, pakar falak, dan tokoh keagamaan, serta dianggap sebagai simbol kehati-hatian pemerintah dalam urusan ibadah umat. Di sinilah letak dilema: antara efisiensi ilmiah dan legitimasi sosial.
Ruwiyanto menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk menafikan nilai kebersamaan, melainkan sebagai pengingat agar negara tidak terjebak dalam rutinitas administratif yang tidak efektif. “Pemerintah harus mencari tata kelola yang lebih transparan dan bermartabat, bukan sekadar mengulang sidang yang menurut saya tidak berguna,” pungkasnya.